Home Blog

Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH Mengadakan Pembekalan Sekaligus Pelepasan Peserta Magang 2019

0

Jelang Magang, 48 Mahasiswa Prodi Hukum Ikuti Pembekalan

Sebanyak 48 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum mengikuti pembekalan magang. Agenda tahunan ini berlangsung pada Senin (15/7) di Ruang 15, Gedung Prodi Ilmu Hukum. Meski sempat tertunda hujan deras, acara tetap dilaksanakan pada 10.30 WIB. Sebelumnya dijadwalkan akan dibuka pada 09.30 WIB.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jurusan, Irman, S.H., M.H untuk membuka acara sekaligus menyampaikan materi pembekalan. Beliau didampingi oleh 2 staf dosen, yakni Dr. Dewi Haryanti, M.H dan Hendra Arjuna, M.H. Semula pembukaan pembekalan akan dilakukan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, namun beliau berhalangan karena ada kegiatan di Pekanbaru.

Di awal penyampaian, Irman, SH., M.H mengatakan bahwa magang merupakan mata kuliah wajib dengan beban 3 SKS (Satuan Kredit Semester). Menurutnya, pelaksanaan magang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Prodi untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai skill dan kemampuan berpraktik, bukan sekedar pengetahuan teoritik.

“Ada dua tujuan utama dilaksanakannya magang ini. Secara teoritik untuk mengimplementasikan ilmu yang dipelajari. Sedangkan secara empiris untuk menambah pengetahuan praktik, karena ilmu hukum itu ilmu terapan,” tutur dosen yang mengajar Ilmu Perundang-Undangan tersebut.

“Magang tahun 2019 ini merupakan angkatan ke-4. Total ada 62 peserta yang terdiri dari beberapa angkatan, baik 2014-2016,” imbuhnya.

Pelaksanaan magang sendiri berlangsung selama 45 hari, dimulai tanggal 16 Juli hingga 28 Agustus 2019. Lokasinya terdiri dari 4 Kabupaten/Kota yaitu Tanjungpinang, Batam, Bintan, dan Karimun. Kantor magang tujuan beragam, baik yang instansi pemerintahan seperti Kejaksaan, DPRD Provinsi, Pengadilan, Ombudsman, maupun instansi-instansi lainnya. Ada pula yang pihak swasta seperti Kantor Pengacara, Lembaga Bantuan Hukum, dan Notaris.

Dari penuturan Irman, S.H., M.H, ada hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 3 angkatan terdahulu diberikan kebebasan memilih tempat, tetapi tahun ini diseleksi ketat sesuai dengan departemen yang dipilih, baik Hukum Pidana, Perdata, Hukum Tata Negara, dan Hukum Internasional.

“jadi tidak ada yang Pidana di Notaris, atau HTN ke Lapas,” tegas beliau.

Berbekal Materi untuk Aktualisasi Diri

Dalam acara yang berlangsung sekitar 1 jam itu, mahasiswa dibekali dengan berbagai materi penting, mulai dari prosedur dan teknis magang, pelaporan magang, hingga sistem penilaian magang.

Berkaitan dengan prosedur dan teknis, pihak Prodi melalui Sekretaris Jurusan menjelaskan bahwa terdapat 6 Dosen Pendamping yang terdiri dari Dr. Oksep Adhayanto, M.H, Dr. Suryadi, M.H, Dr. Dewi Haryanti, M.H, Marnia Rani, S.H., M.H, Pery Rehendra Sucipta, S.H., M.H, dan Hendra Arjuna S.H., M.H. Nantinya, mereka yang memberikan arahan, tempat konsultasi, serta pihak yang mengevaluasi proses magang. Meskipun mengenai siapa-siapa mahasiswa yang didampingi oleh keenamnya baru akan diputuskan dalam rapat sore ini.

Irman, S.H., M.H juga menegaskan bahwa hasil evaluasi, terdapat beberapa keluhan dari instansi tujuan, dan ini harus dibenahi. Menurutnya jika tidak dibenahi akan berdampak pada Prodi, peserta magang, bahkan angkatan berikutnya.

“Saat magang, ada 5 hal penting yang harus kalian ingat. Pertama, harus disiplin. Masuk dan pulang harus sesuai dengan jam dinas mereka. Kalau untuk yang di advokat atau notaris, silahkan ditanyakan mengenai itu. Jangan sampai terlambat. Kedua, kerapian. Ini berkaitan dengan tata cara berpakaian. Ketiga, Etika. Poin ini juga sangat penting, jaga tata karma, sopan santun kalian. Cara berkomunikasi dengan atasan harus sesuai prosedur. Tidak boleh sesuka hati kita,” pungkasnya.

“Lalu yang keempat, kalau tidak ada kerjaan, tanyakan! jangan menunggu! Sebab kalian harus melaporkan kegiatan harian. Jika selama seminggu tanpa ada kegiatan sama sekali, laporkan kepada dosen pendamping. Kalian dapat mengajukan pidah tempat agar tujuan pokok dilaksanakan magang tercapai. Dan terakhir, apabila mendapat perintah harus hati-hati, apabila perintah itu melanggar ketentuan yang berlaku maka laporkan juga kepada dosen pendamping,” lanjutnya.

Dalam kegiatan magang ini, mahasiswa diminta untuk membuat laporan baik harian, mingguan, maupun laporan akhir. Melalui laporan itu akan dilihat apa yang dilakukan selama magang, termasuk korelasinya dengan teori yang dipelajari. Selain itu untuk melihat output yang dihasilkan.

Berdasarkan laporan-laporan itu pula, penilaian akan diberikan. Sistem penilaian dibagi dua yakni 50% dari pihak penerima magang dan 50% dari dosen pendamping. Terdapat 7 komponen utama sebagai dasar penilaian, mulai dari kehadiran hingga pengetahuan, dengan besaran presentase berbeda-beda.

Beliau juga berpesan untuk mengaktuaisasikan diri sebaik mungkin selama magang. Hal ini dilatari banyaknya dampak positif yang diperoleh.

“Selama magang, kalian harus meingimplementasikan sebaik-baiknya apa yang sudah dipelajari. Bila perlu bawa catatan-catatan kuliah. Mengapa begitu, karena dari pengalaman sebelumnya, melalui magang ini dapat membangun relasi, bahkan angkatan sebelumnya ada yang mendapatkan pekerjaan di sana,” pesannya.

Hal senada juga dungkapkan oleh Hendra Arjuna, S.H., M.H.

“Pengalaman saya selama di Pemda (menerima magang-red), orang hukum itu dianggap tahu banya hal. Mereka sering diminta menyelesaikan persoalan hukum yang ada, misalnya buat keputusan. Untuk itu mutu sebagai orang hukum harus kalian tunjukkan, paling tidak apa yang mereka butuhkan terpenuhi dengan kemampuan kalian” ujar dosen HTN itu.

“Benar kata Pak Hendra, jangan sampai ditanya ini itu, jawaban kalian tidak tahu,” tutup Irman, S.H., M.H.

Jarum jam telah menujukkan angka 11.30, acara pun disudahi dengan prosesi simbolis pelepasan peserta magang. Pemateri pembekalan kemudian meninggalkan ruangan dan diikuti oleh para peserta.

Fakultas Hukum UNRI Berkunjung Ke Program Studi Ilmu Hukum UMRAH, Bahas Kurikulum Bernuansa Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat (Local Wisdom)

0

Dompak, Prodi Hukum Umrah mendapat kunjungan dari Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik FH UNRI, pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Prodi Ilmu Hukum FISIP UMRAH pada tanggal 8 Juli 2019 dengan bentuk diskusi dan dihadiri oleh pimpinan Fakultas, pimpinan Prodi Ilmu Hukum dan Dosen Ilmu Hukum UMRAH, Pertemuan tersebut membahas mengenai Hukum yang hidup dalam masyarakat melayu.

Hukum yang hidup dalam masyarakat dapat disebut dengan Kearifan lokal (Local Wisdom) merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut, Dekan FISIP UMRAH Dr. Oksep Adhayanto.,S.H.,M.H dalam sambutannya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pertemuan Badan Kerjasama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Riau Kepri salah satu poin penting dalam pembahasan tersebut yaitu agar setiap program studi hukum se Riau Kepri untuk dapat memasukkan dalam kurikulum berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat melayu, sehingga diskusi ini sebagai tindaklanjut dari pertemuan tersebut.

Dekan FH UNRI Dr. Firdaus.,S.H.,M.H memaparkan bahwa pengkajian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat melayu sangat penting untuk dibahas dan dikaji, disamping kita membahas hukum Barat, jangan sampai hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat melayu hilang tergerus zaman, di saat ini ahli-ahli dalam bidang budaya melayu terkhusus hukum adat melayu sudah berkurang bahkan kita akan sulit mencari siapa yang paham dengan bidang itu, sehingga regenerasi sangat diperlukan dalam hal ini, banyak kajian-kajian hukum barat yang sebenarnya sudah ada lama pada masyarakat melayu seperti penyelesaian di luar pengadilan atau Restorative Justice yang pada hakikatnya untuk mencapai kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang. hal tersebutlah yang mesti kita gali lagi dengan penelitian-penelitan dan pembelajaran di kampus. Wakil Dekan bidang Akademik FH UNRI Dr. Mexsasai Indra.,S.H.,M.H menambahkan bahwa cara yang paling tepat untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat melayu yaitu melalui Perguruan Tinggi.

Menuju Pusat Studi Hukum Kemaritiman Dan Perbatasan Di Indonesia, Program Studi Ilmu Hukum UMRAH Mengadakan Workshop Revisi Kurikulum

0

Dompak, Dalam Rangka Menjadikan Program Studi Ilmu Hukum Berbasis Kemaritiman Unggul Ditingkat Nasional Tahun 2035, Prodi Ilmu Hukum Umrah mengadakan perubahan kurikulum,
kegiatan tersebut juga dilaksanakan untuk menjaring kebutuhan pengguna lulusan sarjana hukum yang berbasis kebutuhan dunia kerja, kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Prodi Ilmu Hukum FISIP UMRAH pada tanggal 1-2 Juli 2019 dengan bentuk audiensi/diskusi
dengan lembaga-lembaga atau instansi yang terkait dengan ilmu hukum.

Audiensi/diskusi yang diadakan pada hari senin-selasa ini di hadiri oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Badan Pertanahan Nasional, Lantamal IV, Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM KEPRI, lembaga-lembaga atau instansi tersebut sangat mengapresiasi atas kegiatan ini karena secara geografis provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251.810,71 km² dengan 96 persennya adalah perairan dengan 1.350 pulau besar, dan kecil, sehingga perubahan kurikulum ini sudah selayaknya kearah hukum kemaritiman dan perbatasan disamping sangat perlunya di susun kurikulum yang berbasis kebutuhan dunia kerja.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum UMRAH, Marnia Rani.,S.H.,M.H menuturkan bahwa
kolaborasi antara teori dan praktik sangat diperlukan dikarenakan agar ilmu yang diperoleh di kampus juga dapat diaplikasikan di dunia kerja. Sehingga akan melahirkan lulusan sarjana hukum yang dapat bersaing di lingkup nasional maupun internasional, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMRAH Dr. Oksep Adhayanto.,S.H.,M.H menambahkan bahwa berkaitan dengan visi Prodi dalam Rangka Menjadikan Program Studi Ilmu Hukum Berbasis Kemaritiman Unggul Ditingkat Nasional Tahun 2035, maka perlu didorong pemahaman mahasiswa berkaitan ilmu-ilmu hukum yang lebih spesifik berkaitan dengan kemaritiman dan perbatasan baik itu dalam kajian Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana maupun Hukum Internasional, diharapkan dengan dilaksanakan perubahan kurikulum ini, Prodi ilmu hukum UMRAH dapat menjadi Poros pusat studi ilmu hukum kemaritiman dan perbatasan yang
menjadi pembeda dengan prodi ilmu hukum di Indonesia lainnya. sehingga jika ingin mendalami ilmu berkaitan dengan hal tersebut maka sudah langkah yang tepat untuk mendalaminya di UMRAH.

Cetak Sejarah, HIMKUM Gelar Pemira Untuk Pertama Kalinya

0

Dompak-  Pemilihan Umum masih akan digelar pada 17 April 2019 nanti, namun Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum telah lebih dahulu menggelar pesta demokrasi, dalam rangka memilih ketua dan wakil ketua HIMKUM periode selanjutnya, yang disebut dengan Pemilihan Raya atau Pemira.

Pemira yang dilaksanakan sejak pagi hingga sore hari pada Jumat (12/4/2019) di gedung prodi Ilmu Hukum ini mendapat antuasisme yang cukup baik dari para mahasiswa dan dosen hukum itu sendiri, hal ini terbukti dengan masih banyaknya diantara mereka yang tetap menunggu hingga perhitungan surat suara selesai.

Dengan jumlah  pasangan calon sebanyak 3 pasang, pemira yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum ini cukup hidup, tak hanya pada hari pemungutan suara saja, namun suasana demokrasi ini telah terasa sejak saat pengumuman paslon, masa kampanye hingga saat debat paslon diselenggarakan.

Adapun 3 pasang calon yang menjadi pilihan warga hukum untuk pemira perdananya yaitu, Paslon nomor urut 1 Rakha Fauzan – Rara, paslon nomor urut 2 Ade Mudhofar – Sahril, dan paslon nomor urut 3 M. Wan Reza Pahlevi – M. Ade Wardana.

Meski baru pertama kalinya digelar, nyatanya kualitas dari pemira ini sendiri sudah cukup baik. Mulai dari pembentukan panitia seleksi untuk KPR dan Bawasra hingga pada persiapan pada hari H.

Serangkaian persiapan terkait pemungutan suara itu sendiri menjadi tanggungjawab KPR dan telah dilakukannya dengan cukup apik, kampanye dan debat paslon pun berjalan dengan lancar, tanpa adanya kendala yang berarti.

Selain itu, untuk daftar pemilih tetap ditentukan berdasarkan data jumlah mahasiswa aktif prodi ilmu hukum tahun akademik 2019 yang berjumlah 338 orang.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum, Hakimi Suhamanya mengatakan bahwa ia sendiri cukup senang melihat antusiasme masyarakat hukum terkait digelarnya pemira untuk memilih ketua dan wakil ketua himkum selanjutnya, mengingat bahwa selama hampir 5 tahun ini, pemilihan ketua dan wakil ketua himkum hanya dilakukan melalui Musyarawah Besar atau MUBES HIMKUM. Artinya ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran mahasiswa hukum khususnya untuk menjunjung demokrasi dan penggunaan hak suara tambahnya.  

Yang lebih menarik dari pelaksanaan pemira ini sendiri adalah selain dukungan  yang diberikan prodi ilmu hukum itu sendiri, yang mana dalam hal ini Kepala Jurusan Prodi Ilmu Hukum sendiri yang langsung memberikan saran melalui KPR terkait bagaimana pelaksaan pemira ini. Namun, juga terlihat bagaimana timses dari masing-masing paslon mengkampanyekan kandidatnya satu sama lain, dengan tetap menjunjung tinggi nilai solidaritas sesama mahasiswa hukum.

Mulai dari pengambilan surat suara yang telah dicap oleh KPR dan HIMKUM, sampai pada perhitungan suara selesai, baik masing-masing paslon dan para timsesnya tetap tertib mengikuti rangkaian acara,.

Adapun rekapitulasi hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut, yang mana Paslon 1 mendapat perolehan suara 95 suara, paslon 2 memperoleh 81 suara, sementara paslon 3 sebanyak 35 suara.

Setelah serangkaian acara pemira ini selesai dilaksanakan, maka tinggal menunggu agenda penutup berupa Mubes selanjutnya yang akan menjadi tugas akhir HIMKUM periode 2018/2019, untuk kemudian menuju masa pemerintahan HIMKUM yang baru.  (Nur).

PEMBERITAHUAN MAGANG PRODI ILMU HUKUM TAHUN 2019

0

Bagi mahasiswa/i Prodi Ilmu Hukum yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Magang Tahun 2019 bahwa jadwal pelaksanaan Magang akan dimulai dari tanggal 15 Juli s.d 28 Agustus 2019.

Berita

Pengumuman