DOMPAK – Laboratorium Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji UMRAH menggelar Talk Show melawan hoaks yang digelar, Rabu (9/5). Talk Show yang menghadirkan Astari Yanuarti selaku relawan dari Relawan Edukasi Anti Hoax Indonesia (Redaxi) itu merupakan rangkaian kegiatan diesnatalis FISIP ke-10. Acara yang berlangsung di Gedung Prodi Hukum itu diikuti...
Badan Pengkajian MPR, sebagai salah satu alat kelengkapan MPR memiliki tugas antara lain mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; merumuskan pokok-pokok pikiran tentang rekomendasi MPR berkaitan...
Acara diselenggarakan di Convention Hall Universitas Andalas dan Hotel Novotel Bukit Tinggi, yang diselenggarakan pada Minggu s.d Jumat / (04–09 September 2016 ) Acara ini bertujuan untuk memperkaya gagasan Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik serta berupaya menemukan solusi terhadap permasalahan bangsa. Hasil konferensi ini diharapkan akan menjadi masukan bagi...
Tanjungpinang (22/10) – Sebagai upaya menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha bagi kalangan mahasiswa sebagai calon pemimpin di masa depan, kamis (22/10), Kepala KPD Batam Lukman Sungkar memberikan kuliah umum dengan tema peran dan fungsi KPPU dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha...
Masyarakat antikorupsi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjungpinang, Kepri mendukung penuh KPK dalam menghadapi Pansus Hak Angket. Masyarakat Anti Korupsi UMRAH, tidak akan tinggal diam bila ada upaya-upaya dalam rangka untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, karena Negeri yang bebas korupsi adalah harapan seluruh rakyat Indonesia. Sesuai...
Deklarasi Koalisi Masyarakat Anti Korupsi BATAM (HK) - Sebagai upaya memperkuat KPK dan upaya penyelamatan gerakan anti korupsi, Pusat Studi Anti Korupsi Unrika, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara Kepri, Labor Ilmu Hukum Umrah, dan seluruh Pegiat Anti Korupsi Kepri mendeklarasikan keberadaan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Kepri. Gerakan ini...
Penampilan cukup sederhana, namun bicaranya lugas ketika bersentuhan dengan masalah hukum. Lahir 21 Agustus 1988, di Pancur, Kabupaten Lingga, provins Kepri, Pery Rehendra Sucipta, kini mengabdi sebagai Dosen Prodi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjungpinang. Selain mengajar, pria lajang berusia 29 tahun ini, juga menjadi peneliti...
Tanjungpinang-Kehadiran Free Trade Zone (FTZ) di Tanjungpinang tak lepas dari suara sumbang berbagai pihak, karena sejak lahir dinilai belum memberi gizi dalam menyehatkan perekonomian daerah maupun masyarakat sekitar kawasan. Banyak faktor disebut sebagai penyumbat ruang gerak Badan Kawasan (BP) Tanjungpinang, selaku lembaga pengelola kawasan FTZ (free trade zone), sehingga tidak...
  PROF. MAHFUD M.D MELANTIK PENGURUS DAERAH APHTN-HAN KEPRI SEKALIGUS MEMBERIKAN KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS INTERNASONAL BATAM Pada tanggal 15 Desember 2016 di Universitas Internasional Batam diadakan pelantikan Pengurus Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Provinsi Kepulauan Riau (APHTN-HAN) masa bakti 2016-2021 yang dilantik langsung oleh Prof....
Rabu, 13 September 2017, Gedung Auditorium Universitas Maritim Raja Ali Haji Format konstitusionalisme Indonesia tidak eksplisit mengadopsi prinsip anti korupsi ke dalam konstitusi. Bahkan, sejarah awal praktik konstitusionalisme republik ini sama sekali tidak memuat prinsip anti korupsi. Perjuangan melawan korupsi belum menjadi bagian sentral dalam skema demokrasi konstitusional kita. Nihilnya basis...