Dosen Ilmu Hukum UMRAH ikut serta di Konferensi Hukum Tata Negara ke-3 di Unand

0
14

Acara diselenggarakan di Convention Hall Universitas Andalas dan Hotel Novotel Bukit Tinggi, yang diselenggarakan pada Minggu s.d Jumat / (04–09 September 2016 )

Acara ini bertujuan untuk memperkaya gagasan Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik serta berupaya menemukan solusi terhadap permasalahan bangsa. Hasil konferensi ini diharapkan akan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam
mengatasi sitem kepartaian di Indonesia. Melalui pertemuan ini juga diharapkan timbulnya kesadaran berkonstitusi dan menjadikan setiap permasalahan berlandaskan kepada hukum bukan kepada kepentingan politik sesaat. Selain itu, kegiatan ini akan dijadikan forum bertukar fikiran para pemikir hukum, politik, sosial, praktisi demi Indonesia yang lebih baik.

Pertemuan ini mempertemukan para ahli, pemikir, penulis, peneliti,mahasiswa, dan siswa berprestasi yang menjadikan kajian Hukum Tata Negara dan ilmu politik sebagai objek ilmu pengetahuannya. Pertemuan tersebut terbagi kedalam tiga tema pokok yang masing-masingnya akan diperdalam dalam focus group discussion yang melibatkan peserta. Pertemuan ini akan dibagi kepada beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut:

i. Keynote Speech dan Seminar
Sessi keynote speech diisi oleh figur-figur ahli atau praktisi yang memberikan gambaran penting terhadap perkembangan partai politik dan pembaharuan yang dapat dilakukan. Sedangkan Seminar difungsikan untuk menampung banyak pandangan dan berfungsi menjadi pematik diskusi pada sessi Parallel Group Discussion.

ii. Parallel Group Discussion
Pembentukan panitia keci lmelalui PGD ini merupakan cara agar peserta mampu Focus kepada masalah-masalah tertentu dan kemudian secara bersama-sama Merumuskan solusi apa yang dapat disumbangkan dalam konferensi kali ini. Kelompok
peserta yang akan mendalami kajian ini telah dibagi panitia ke dalam beberapa group dengan tema-tema tertentu. Penentuan peserta PGD berdasarkan pembuatan makalah oleh peserta. Berikut pembagian tema tersebut :

Group I : Proses Pemilihan Ketua Partai yang Demokratis
Group II : Pemilihan Demokratis di Internal Partai terkait Penentuan Kandidat Pilpres, Pileg, dan Pilkada
Group III : Penyelesaian Sengketa Internal Partai yang Demokratis
Group IV : Hubungan Kepengurusan Partai Politik di Tingkat Pusat dan Daerah
Group V : Mewujudkan Keterbukaan Keuangan Partai melalui Demokrasi Internal Partai Politik

Menurut Pery Rehendra Sucipta, S.H., M.H, dari pertemuan tersebut di dapat beberapa rekomendasi diantaranya :

A. Peningkatan Bantuan Keuangan Kepada Partai :
1. Insentif mendorong partai lebih profesional dalam tata kelola keuangan partai
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas dan tanggungjawab partai kepada publik
3. Mengurangi ketergantungan kepada big donors
4. Menimbulkan partai yang sehat karena persaingan internal terjadi karena faktor kapasitas
5. Mengurangi tekanan pada kader karena “setoran”

Pertanggungjawaban :
1. Audit dilakukan oleh BPK
2. Audit laporan keuangan yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang sah secara hukum diaudit oleh KAP
3. Partai wajib untuk membuka dan mempublikasikan melalui website masing-masing partai terhadap laporan keuangan partai sehingga bisa diakses secara luas oleh masyarakat;
4. Mengusulkan desain 3 model bantuan keuangan kepada partai : Bantuan Model proporsional; bantuan model flat; bantuan Inkind.
5. Perlu dilakukan revisi pada tingkat UU yang berkaitan dengan pendanaan partai

B. Hubungan Pengurus Parpol di pusat dan daerah
1. Prinsip hubungan yang desentralisasi antara pengurus pusat dan daerah terhadap parpol perlu diatur dalam Undang-undang
2. Desentralisasi hubungan pusat dan daerah (parpol) mencakup tiga hal, yaitu : (1) penetapan ketua/pimpinan parpol; (2) penetapan caleg dan penetapan calon pilkada , proses seleksi dan penetapan calon dilakukan secara berjenjang.

C. Penyelesaian Sengketa Parpol
1. Penyelesaian sengketa parpol diatur secara detail dalam UU
2. Sengketa parpol diselesaikan secara internal melalui mahkamah parpol. Kelembagaan Mahkamah Parpol baik komposisi dan syarat pengisiannya diatur dalam undang-undang, sedangkan mekanisme teknis pengisian didelegasikan pada AD/ART parpol. Dengan syarat Mahkamah Parpol tidak diberi kewenangan untuk memberhentikan anggota parpol
3. Mekanisme atau hukum acara penyelesaian sengketa di dalam UU.

Penulis : Pery Rehendra Sucipta, Cholidi Tri Ramadhani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here