TIM DEBAT PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JUARA I DALAM DEBAT KONSTITUSI MPR – RI TINGKAT REGIONAL KEPRI

0
29

Badan Pengkajian MPR, sebagai salah satu alat kelengkapan MPR memiliki tugas antara lain mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; merumuskan pokok-pokok pikiran tentang rekomendasi MPR berkaitan dengan dinamika aspirasi masyarakat.

Tugas mengkaji system ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya dan tugas menyerap aspirasi masyarakat, dilakukan oleh Badan Pengkajian dengan menetapkan beberapa kegiatan sehingga seluruh target yang ditetapkan dalam rangka mengoptimalkan capaian kajian dapat terpenuhi dan bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas MPR.

Salah satu target dalam mengoptimalkan hasil kajian dan penyerapan aspirasi masyarakat adalah terhimpunnya informasi dan pandangan kelompok masyarakat terhadap Undang-Undang Dasar dan pelaksanaannya serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pandangan dan informasi diperlukan untuk mengetahui pendapat yang komprehensif sebagai bahan yang diperlukan dalam merumuskan kajian.

Dengan target kalangan mahasiswa, Badan Pengkajian MPR membuat varian kegiatan berupa lomba debat konstitusi antar perguruan tinggi. Debat ini diselenggarakan untuk mengetahui pemahaman serta menggali pemikiran para mahasiswa terhadap nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Mahasiswa dianggap menjadi salah satu pihak strategis untuk diketahui pemikiran dan gagasannya tentang nilai-nilai yang ada dalam konstitusi. Mahasiswa adalah agen perubahan masyarakat yang dipandang mampu membangun opini tentang praktek penyelenggaraaan sistem ketatanegaraan berdasarkan konstitusi dan diharapkan dapat memberikan pemikiran yang tepat dalam rangka mengoptimalkan praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan Debat antar Perguruan Tinggi ini memiliki makna penting dan strategis dalam kerangka upaya menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam arti upaya penting menumbuhkan kesadaran berkonstitusi bagi mahasiswa.

Untuk pertama kalinya, pada tahun 2017, MPR telah menyelenggarakan Lomba Debat Tingkat Nasional yang pelaksanaannya dilakukan dalam dua tahapan, yaitu tahap seleksi di daerah dan putaran final di Jakarta. Pelaksanaan lomba debat tersebut yang hanya melibatkan perguruan tinggi di 8 (delapan) provinsi, mendapat apresiasi dan manfaat dalam rangka menghimpun pendapat mahasiswa tentang mosi yang dilombakan. Atas dasar itu, pada tahun 2018, MPR bermaksud menyelenggarakan kembali kegiatan lomba debat dengan melibatkan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Debat akan dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu: Tahapan Seleksi Daerah di 34 Provinsi danTahapan Putaran Final di Jakarta.

Setiap pertandingan akan dinilai oleh Dewan juri yang berasal dari Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian MPR dan Sekretaria tJenderal MPR.

Mosi debat untuk tahapan seleksi di daerah adalah sebagai berikut :

  • Penguatan Kewenangan DPD setara dengan DPR.
  • Untuk melakukan penataan sistem ketatanegaraan: Tidak diperlukan perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945.
  • Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR
  • Penunjukkan dan Pemberhentian Gubernur oleh Presiden.
  • Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih oleh DPRD.
  • Kewenangan MPR membuat Ketetapan MPR yang bersifat mengatur.

Seleksi daerah yang diselenggarakan pada tanggal 2 s/d 3 Februari 2018 di Hotel Swiss Bell Batam Provinsi Kepulauan Riau diikuti oleh perwakilan 4 (empat) Universitas Se-Kepulauan Riau yaitu Universitas Internasional Batam, Universitas Batam dan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Penentuan Perguruan Tinggi peserta seleksi ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal MPR.

Berdasarkan hasil akhir kompetisi debat Konstitusi MPR, Prodi Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji keluar sebagai pemenang dan mewakili Provinsi Kepulauan Riau untuk tahapan Final di Jakarta. Tim debat yang beranggotakan Rediston Sirait, Rilo Pambudi, Patma dan Rara untuk selanjutnya mempersiapkan diri mewakili UMRAH di tingkat Nasional.

Menurut Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UMRAH, keikut sertaan Prodi Hukum UMRAH dalam kegiatan ini dengan landasan agar mampu menstimulus pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan sikap kritis dan peran serta mahasiswa dalam upaya pembangunan hokum nasional.

 

Penulis : Pery Rehendra Sucipta, Cholidi Tri Ramadhani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here